nusakini.com-Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta jajarannya fokus pada program Prioritas. Hal ini menyusul dengan adanya rasionalisasi anggaran akibat dampak pandemi Covid-19. Hal itu disampaikannya pada saat memimpin Rapat dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang Utama Lantai 3 Gedung A Kemendagri, Jakarta, Kamis (14/05). 

“Saya sudah meminta kepada Pak Sekjen untuk mengatur anggaran yang kita dapat setelah rasionalisasi, ini betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan, sama seperti daerah-daerah yang terdampak. Maka kita fokus pada program-program prioritas, program yang tidak bisa ditunda lagi tentu harus dikerjakan,” kata Mendagri. 

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

Ia menyadari adanya rasionalisasi terhadap anggaran tahun 2020 terjadi akibat Covid-19, yang juga berdampak pada sektor keuangan dan ekonomi, tak terkecuali bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang. 

“Kita lihat bahwa di anggaran 2020 terjadi rasionalisasi dan itu memang dampak dari Covid-19. Kita tahu bahwa dampak Covid-19 ini ke masalah ekonomi dan keuangan sangat kuat, dan berimbas pada pendapatan menjadi berkurang, termasuk pendapatan daerah, pendapatan pusat. Otomatis berdampak kepada rasionalisasi, maka dibuatlah Perppu dan Perppu ini kemarin sudah disahkan menjadi UU, disetujui DPR,” jelasnya. 

Berubahnya mata anggaran akibat rasionalisasi tersebut, dimintanya disikapi dengan bijak. Dengan demikian, berkurangnya anggaran tak lantas mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 

“Tapi memang karena kebijakan strategi penanganan Covid, garis depan penanganan Covid-19, sehingga ini (ada K/L yang) dikurangi. Kita termasuk Kementerian/Lembaga yang dikurangi. Apapun kebijakan dari Pemerintah dan pimpinan negara kita harus tentunya aktif. Silakan diskusikan di lingkungan komponen masing-masing mana yang betul-betul prioritas yang menjadi urgent atau menjadi bagian strategi atau program kerja Kemendagri, yang tidak boleh tertinggalkan, yang tidak boleh tidak dilaksanakan,” pesannya.(p/ab)